Tugas Warga Negara dan Negara

2.   TUGAS WARGANEGARA DAN NEGARA

HUKUM NEGARA DAN PEMERINTAHAN

1. Hukum

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa “Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela.”
a. Ciri – ciri dan Sifat Hukum
Ciri Hukum adalah :
– Adanya perintah atau larangan
– Perintah atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang.
Agar tata tertib dalam masyarakat dapat dilaksanakan dan tetap terpeliharadengan baik, perlu ada peraturan yang mengatur dan memaksatata tertib itu untuk ditaatiyang disebut hukum, dan siapa yang melanggar baik sengaja maupun tidak, dpt dikenakan sanksi yang berupa hukuman.
Dengan demikian hukum mempunyai sifat memaksa. Sehingga hukum menjadi peraturan hidup yang dapat memaksa orang untuk menaati serta dapat memberikan sangsi tegas terhadap setiap orang yang tidak mau mematuhinya.
b. Sumber – sumber Hukum
Sumber hukum dapat ditinjau dari segi formal dan segi material. Sumber hukum material dapat kita tinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut politik, sejarah, konomi dan lain-lain.
Sedangkan sumber hokum formal antara lain :
1) Undang – Undang (statute)
2) Kebiasaan (costum)
3) Keputusan-keputusan Hakim (Yurisprudensi)
4) Traktat (Treaty)
5) Pendapat Sarjana hokum.

2. NEGARA

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.
Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut sebagai kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.
Negara mempunyai 2 tugas utama, yaitu :
1) Mengatur dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat yang bertentangan satu sama lainnya.
2) Mengatur dan menyatukan kegiatan manusia dan golongan untuk menciptakan tujuan bersama yang disesuaikan dan diarahkan pada tujuan Negara.
a) Sifat – sifat Negara
1) Sifat memaksa, artinya Negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarkhi.
2) Sifat monopoli, artinya Negara mempunyai hak kuasa tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.
3) Sifat mencakup semua, artinya semua peraturan perundang-undangan mengenai semua orang tanpa kecuali.

3.PEMERINTAHAN

Pemerintahan merupakan salah satu unsur penting daripada negara. Tanpa Pemerintahan, maka negara tidak ada yang mengatur. Karena Pemerintahan merupakan roda negara, maka tidak akan mungkin ada sesuatu negara tanpa Pemerintah

Kesamaan Derajat Warga Negara

Sebagai warga negara Indonesia, tidak dipungkiri adanaya kesamaan derajat antar rakyaknya, hal itu sudah tercantum jelas dalam UUD 1945 dalam pasal ..

1. Pasal 27
• ayat 1, berisi mengenai kewajiban dasar dan hak asasi yang dimiliki warga negara yaitu menjunjung tinggi hukum dan pemenrintahan
• ayat 2, berisi mengenai hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

2. Pasal 28, ditetapkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, menyampaikan pikiran lisan dan tulisan.

3. Pasal 29 ayat 2, kebebasan memeluk agama bagi penduduk yang dijamin oleh negara
4. Pasal 31 ayat 1 dan 2, yang mengatur hak asasi mengenai pengajaran

Kesamaan derajat adalah sifat perhubungan antara manusia dengan lingkungan masyarakat umumnya timbal balik artinya orang sebagai anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban, baik terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah negara

Dengan pasal – pasal dan pengertian di atas, sudah jelas bahwa kita harus saling bertoleransi terhadap orang lain khususnya warga Indonesia. Tidak ada pandangan si kaya dan si miskin, si pintar dan si bodoh, semua di mata perundangan Indonesia adalah sama.

Apa sih keuntungan nya bertoleransi ? pastinya kita akan saling menghargai satu sama lain, menghargai hak dan kewajiban masing” ,, dengan begitu kehidapan damai pun akan tercipta diantara kita.

Walaupun yang namaanya pelapisan sosial itu tidak dapat dihindari, kita tetap harus bersifat dewasa dan komitmen dengan adanya kesamaan derajat di antara kita …
Ellite dan Massa

Komunikasi yang efektif adalah penting bagi semua kalangan. Oleh karena itu, para pemimpin dan para komunikator perlu

memahami dan meyempurnakan kemampuan komunikasi mereka. Elit politik juga termasuk ke dalam komunikator bagi suatu negara.

Elit politik sangat mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat untuk masyarakat banyak. Oleh karena itu, komunikasi elit politik

perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh pada penyampaian pesan kepada masyarakat banyak. Apabila penyampaian pesan itu

salah akan mengakibatkan persepsi yang salah juga pada masyarakat.

 

Elit politik sebagai bagian dari pemerintah harus memiliki hubungan yang harmonis dan dinamis dengan kelompok massa,

karena dengan terwujudnya hubungan yang harmonis dan dinamis maka komunikasi antara elite politik dengan khalayak (rakyat)

dapat berjalan lancar sehingga kebijakan yang akan dikeluarkan oleh elite politik tidak akan merugikan masyarakat (rakyat).

Mosca menguraikan lebih lanjut tentang hubungan dinamis antara elit dan massa. Menurutnya para elit berusaha bukan hanya

mengangkat dirinya sendiri di atas anggota masyarakat lainnya, tetapi juga mempertahankan statusnya terhadap massa

dibawahnya, melalui para “sub-elite” yang terdiri dari kelompok besar dari seluruh kelompok menengah yang baru, aparatur

pemerintahan, manager, adminmistrator lainnya, ilmuwan dan kaum intelektual lainnya.

 

Banyak teori yang dibuat oleh para ahli yang berhubungan dengan elite politik Klasifikasi elite menurut mosca ada dua:

a.Elite politik yang memerintah yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pemerintahan.

b.Elite yang tidak memerintah yang merupakan sisa yang besar dari seluruh elite.

 

Kedua elite di atas masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam usaha mereka menguasai dan

mempengaruhi massa. Dari banyaknya klasifikasi elite yang dibuat para ahli, ada beberapa tipe yang ideal mengenai elite politik.

 

Tipologi ideal elite tersebut adalah sebagai berikut:

 

1.Elite dinastik. Elite dinastik adalah mereka yang bersala dari golongan aristokrasi, pedagang dan pemilik tanah.

Tipe elite ini memberi kepemimpinan yang tertutup sifatnya, dengan keanggotaanya yang umumnya berasal dari anggota keluarga,

sehingga dalam menyampaikan pesan (berkomunikasi) dengan khalayak terkesan ditutupi tidak terbuka sehingga kebijakan yang

dibuat tidak diketahui secara jelas oleh khalayak hanya pada tatanan keluarga saja.

2.Elite kelas Menengah. Kelompok ini merupaka elit baru yang ternyata dalam kemajuan hidupnya berdampingan dengan elite lama.

Mereka berasal dari kelompok pedagang dan pengusaha.

3.Intelektual revolusioner. Merupakan kelompok baru yang muncul mengambil alih kepemimpinan nasional dan menyingkirkan elit

lama dan mungkin juga budaya lama yang bersifat kolononial. Ideologi menekankan gagasan panggilan historis dan peran serta

memiliki dedikasi tugas yang tinggi.

4.Administrator Kolonial. Elite ini mewakili dan bertanggung jawab kepada negara penjajah. Kepemimpinan mereka lebih

menghandalkan kekuatan fisik dan ancaman daripada bujukan dan kompromi.

5.Elite Nasionalistik. Bagi elite nasionalis dinegara berkembang, nasionalisme masih merupakan sentimen daripada sistem

pemikiran yang dijabarkan.

 

Tipe-tipe elite diatas dalam berkomunikasi disesuaikan dengan sistem politik yang dianut oleh negara dimana elite tersebut berada. Untuk negara Indonesia palin tidak kita sedikit mempunyai gambaran atau paling tidak sudah meraba-raba seperti apa tipe elit yang memimpin Indonesia. Dengan pola seperti itu, akan terlihat bagaimana proses komuniaksi politik berlangsung, baik proses komunikasi secara vertikal yakni antara masyarakat dengan elit politik mapun proses komunikasi secara horisontal yakni antara elite politik dengan elite politik yang berada dalam struktur politik.

 

Oleh karena banyaknya tipe-tipe elite yang memimpin suatu pemerintahan, maka juga akan berpengaruh pada bagaimana para elite politik menyampaikan pesan pada khalayak (rakyat) sebagai kelompok mayoritas dalam kata lain bagaimana komunikasi antara (meminjam istilah Mosca) elite dan massa.

 

Oleh karena itu agar tulisan ini tidak mengambang, maka penulis akan

membahas lebih lanjut seputar bagaimana komunikasi politik para elite politik di Indonesia.

 

 

ELITE POLITIK DALAM SISTEM KOMUNIKASI POLITIK INDONESIA

 

Sistem komunikasi politik kita secara vertikal terdiri dari elite politik, media massa dan masyarakat; masing-masing merupakan subsistem yang berfungsi selaku sumber (komunikator), saluran dan khalayak penerima (komunikan). Dan suatu proses yang dikenal sebagai umpan balik (feed back). Di Negara – negara totaliter dengan pola komunikasi satu kepada semua, proses komunikasi politik berlangsung dimana elite politik sebagai sumber pesan-pesan politik (komuniukator politik) yang berada pada posisi aktif, sementara media massa sebagai saluran bagi setiap pesan politik dan masyarakat sebagai khalayak penerima pesan yang berada pada posisi pasif. Pesan-pesan/informasi politik secara berkesinambungan datang dari elite politik dari media massa dan masyarakat, secara mutlak harus mentaati dan menerimanya. Dengan demikian proses komunikasi berlangsung dari atas ke bawah. Proses umpan balik juga ada yakni dalam bentuk

persetujuan (semu) masyarakat terhadap apa yang datang dari atas. Sedangkan pesan maupun informasi politik hampir sepenuhnya bersifat agitasi dan propaganda. Jadi para elite politik itu bertindak sebagai agitator dan propagandis, sedangkan media massa berfungsi sebagai sarana propaganda politik.

 

Sebagai komunikator, elite politik mengerahkan pengaruhnya ke dua arah yaitu menentukan alokasi ganjaran (imbalan dan hukuman, atau reward and punishment) dan mengubah atau mencegah perubahan struktur sosial/politik yang ada.

 

Dalam kewenangannya yang pertama, elite politik berkomunikasi sebagai wakil dari kelompok penguasa (diktator plorelatar). Sedangkan pada negara demokratis dengan pola komunikasi satu kepada satu, proses komunikasi berlangsung secara vertikal

dan horisontal. Di Indonesia, pola komunikasi satu kepada yang satu lainnya hanya berlangsung pada situasi-situasi tertentu dan relatif masih berlangsung antara elite politik dengan anggota masyarakat, elite dengan elite yang lain secara individual maupun kelompok, serta antar masyarakat dengan masyarakat lainnya secara individual maupun kelompok. Secara umum dapat dikatakan bahawa pembicaraan politik masih didominasi elite politik. Selain itu media massa tidak bisa memanfaatkan sedikit kebebasan yang dimilikinya tetap untuk menangkap dan meyebarkan pembicaraan politik tersebut.

 

 

PERAN ELITE POLITIK DALAM KOMUNIKASI POLITIK INDONESIA

 

Elite politik dalam komuniaksi politik memeiliki peranan yang dominan, terutama yang menyangkut pada propaganda politik. Pesan-pesan politik dibuat tau direkayasa sedemikian rupa untuk membentuk opini masyarakat. Beberapa bentuk perekayasaan opini masyarakat misalnya; kasusu kebulatan tekad, masalah suksesi, keterbukaan, demokrasi, rekruitmen politik dan retorika-retorika politik lainnya yang berbau propaganda. Peranan lain elite politik sebagi komunikator politik adalah sebagai usaha transformasi politik serta kedudukan media massa sebagai sarananya sangat menetukan kalangsungan proses komunikasi politik yang ada sehingga stabilitas politik dapat terwujud karena pada negara yang sedang

berkembang seperti Indonesia yang sasaran pembangunannya dibidang politik, stabilitas ekonomi dan politik merupakan suatu kebutuhan mutlak.

 

Oleh karena masih lemahnya peranan masyarakat sebagi sumber informasi politik dalam bentuk aspirasi-aspirasi politik, keengganan politik dari para elite politik untuk mendengarkan dan menerima aspirasi-aspirasi masyarakat mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh elite politik tidak memihak pada masyarakat. Oleh sebab itu hal ini harus di akhiri demi terwujudnya pola komunikasi yang berkembang secara sehat dan dinamis.

 

Keengganan elite politik untuk mendengarkan aspirasi masyarakat menyebabkan elite politik tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai komuniakator politik. Hal ini di karenakan elite politik juga memiliki posisi strategis dalam pemerintahan, ada pemikiran yang muncul di kalangan elite politik apabila mendengarkan aspirasi masyarakat akan mengakibatkan posisi birokratnya menjadi terancam. Elite politik berada dalam keadaan dilematis, apabila ia menerima aspirasi masyarakat sementara ia tidak sanggup melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh atasan

mengakibatkan elite politik bersikap mendua alias “bunglon” terhadap suatu kebijakan yang dibuat atasannya dan terhadap aspirasi masyarakat yang ia terima.

 

Dalam posisi tersebut bukan berarti elite politik tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, itu bisa saja terwujud asalkan ada beberapa faktor yang memungkinkan elite politik untum berperan. Antara lain:

 

1.Adanya iklim politik yang terbuka dan demokratis. Sehingga memberikan rasa sejuk dan aman untuk melakukan tugas dan

kepemimpinan.

2.Adanya peraturan dan kebijakan politik yang memungkinkan elite politik bisa menciptakan dan mengembangkan gagasan, prakarsa,

dan kretifitas masyarakat.

3.Adanya dukungan dan antisipasi masyarakat terhadap kebijakan dan peluang yang diberikan oleh pemerintah berupa pengembangan

kualitas diri dan profesional.

 

Salah satu bagian dari elite politik adalah bagian humas yang ada dalam pemerintahan. Humas di katakan sebagai elite poltik, karena kedudukannya yang berada dalam ruang lingkup pemerintahan. Kehumasan yang ada merupakan bagian komunikator untuk menyampaikan aspirasi maupun kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat maupun masyarakat kepada pemerintah.

 

Adapun fungsi pokok humas pemerintah pada dasarnya adalah:

 

a)      Mengamankan kebijaksanaan pemerintah.

b)      Memberikan pelayanan/meyebarluaskan informasi dalam rangka meyakinkan masyarakat (misalnya  menterjemahkan kebijaksanaan pemerintah).

c)      Menerima/menampung aspirasi dari masyarakat.

d)      Menjadi jabatan/komunikator aktif dalam rangka komunikasi dua arah.

e)      Ikut menciptakan iklim untuk mengamankan politik pembangunan.

 

Dalam rangka menunjang fungsi dan tugas kehumasan, aparat kehumasan pemerintah perlu memperhatikan berbagai kegiatan yang menyangkut kehumasan tersebut antara lain:

a)      Membina pengertian pada khalayak/publik terhadap kebijakan pimpinan, baik kepada khalayak intern maupun khalayak ekstern.

Pembinaan pengertian kepada khalayak termasuk pemberian dan pelayanan informasi.

b)      Menyelenggarakan dokumentasi kegiatan-kegiatan pokok instansi pemerintah, terutama yang menyengkut publikasi.

c)      Memonitor dan mengevaluasi tanggapan dan pendapat masyarakat.

d)      Mengumpulkan data dan informasi yang datang dari berbagai sumber.

e)      Bentuk dan produk humas yang dihasilkan seperti majalah, buletin, pres release, poster, folder, pamflet, selebaran,

dan lain-lain.

 

DAFTAR BACAAN

1.Dr. Arni muhammad, Komunikasi, Jakarta;Bumi Aksara. 1992

2.Drs. A.W. Widjaja, Komunikasi;Komunikasi Politik dan Humas, Jakarta;Bumi Aksara. 1993

3.Drs. Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta;Rineka Cipta.

4.Syamsu Suryadi, Elite Politik Dalam Komunikasi Politik di Indonesia

 

http://www.google.com

 

Nama : Wisnu Ardiansyah

Kelas  : 1 KA 31

NPM   : 18110552

Tentang wisnu ardiansyah

enjoy
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s